VIRAL, MAKASSAR – Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan bakal menggelar serial Focus Group Discussion (FGD) mengenai bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda daerah ini.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Prof Aminuddin Syam usai pertemuan khusus yang digelar di PlazGoszz Pettarani Makassar, Minggu, 19 Mei 2024.
“KAHMI Sulsel merasa berkewajiban untuk mencari solusi terbaik agar bencana banjir dan tanah longsor di Sulsel bisa ada solusinya secara komprehensif dan tidak menunggu lama,” ungkap Prof Amin, sapaan karib Aminuddin Syam.
Dijelaskannya, dalam beberapa tahun terakhir banjir semakin sering melanda sejumlah wilayah Kabupaten di Sulsel. Puncaknya adalah pada awal Mei 2024 baru-baru ini yang meredam sejumlah kabupaten.
“Bahkan ada wilayah yang dulu jarang kena banjir, sekarang malah terendam banjir parah, seperti di Enrekang dan Sidrap,” sebutnya.
Karena itu, perlu ada solusi terbaik untuk mencegah bencana ekologis ini terjadi lagi di masa mendatang dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
“Kami sedang menyiapkan serangkaian FGD untuk mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan model intervensi dan membuat rencana aksi agar bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang,” jelas mantan Dekan FKM Universitas Hasanuddin (Unhas) itu.
Prof Amin bilang, pihaknya akan menggandeng pihak-pihak terkait dengan isu lingkungan hidup yang memang sangat lekat dengan persoalan banjir dan tanah longsor.
“Iya, kita tentu akan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat, istilahnya urun rembuk, kita buka data dan fakta sebenarnya di tiap daerah, kita kaji semua informasi terkait lalu kita cari solusinya secara bersama-sama,” kata Prof Amin.
Menurut mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (SMUH) itu, persoalan banjir dan bencana ekologis hanya bisa diselesaikan jika semua pihak terlibat sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.
“Dari FGD nanti kita bisa bangun komitmen bersama dalam bentuk rencana aksi yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan ril pemerintah. Ini bisa saja akan berbeda untuk setiap daerah,” beber Prof Amin.
Sejumlah pihak disebutnya akan dilibatkan dalam serial FGD yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, seperti akademisi ahli lingkungan dan sungai, Balai Daerah Aliran Sungai (DAS), DPR-RI, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta lembaga non-pemerintah yang concern pada isu lingkungan hidup.
“Targetnya FGD nanti harus bisa membuahkan hasil yang benar-benar menjadi referensi kebijakan pemerintah dan kemudian direalisasikan dengan baik, sehingga masalah banjir dan tanah longsor terutama di sepanjang DAS di Sulsel bisa diatasi,” pungkas Prof Amin.
Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel Bachrianto Bachtiar, Presidium MW KAHMI Sulsel Bahtiar Manadjeng, dan Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel Hidayat Muhallim.
Selain itu juga tampak sejumlah pengurus MW KAHMI Sulsel, diantaranya Kabid Lingkungan Hidup dan SDA Natsar Desi, Sekretaris Biro Parekraf Asri Tadda yang sekaligus disepakati sebagai Ketua Panitia, anggota Biro Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan Arham Mansyur serta beberapa lainnya.[*]
