VIRAL, SULSEL — Isu utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di era kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman muncul lagi jelang Pilgub Sulsel 2024.
Isu itu seakan menjadi bahan kampanye hitam untuk menjatuhkan tingginya elektabilitas Andi Sudirman yang maju kembali sebagai bakal calon gubernur berpasangan dengan Fatmawati Rusdi.
Padahal Mantan Staf Khusus Gubernur Andi Sudirman, Irwan ST, pernah meluruskan, utang Pemprov Sulsel timbul akibat Pandemi Covid-19. Saat itu, yang menjabat gubernur masih Prof Nurdin Abdullah, sementara Andi Sudirman adalah wakilnya.
Dijelaskannya bahwa utang yang dimiliki Pemprov Sulsel ketika itu diambil pada tahun 2020 yang diperuntukkan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Nilainya sebesar Rp 1,8 triliun.
Namun, dari total nilai tersebut, Rp 600 miliar diantaranya tidak masuk hitungan lantaran dianggap sebagai utang jangka panjang. Sehingga yang terhitung sebenarnya hanya Rp1,2 triliun sebagai utang jangka pendek yang harus segera dibayarkan.
Tepatnya pada tahun 2021 dan 2022, ketika Andi Sudirman yang memegang kendali pemerintahan sebagai gubernur menggantikan Nurdin Abdullah, hampir semuanya sudah diselesaikan.
Semua yang sudah diselesaikan, terdiri dari utang DBH Rp 726 miliar lebih, utang Belanja Legawai Rp100 miliar, utang Barjas Rp38 miliar lebih, utang Hibah Rp1,5 miliar, utang Modal Rp95 miliar dan pembayaran Pokok Pinjaman Rp133 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, tersisa hanya sebesar Rp54 miliar lebih yang belum terbayarkan.
Penjelasan itu kemudian juga diperkuat dengan penyataan yang dikeluarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel yang menegaskan Andi Sudirman tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk berutang. Tepatnya di periode ketia dirinya menjabat pada tahun 2021-2023.
Pakar Ekonomi Unhas, Prof Arifuddin menilai sistem pengelolaan keuangan daerah di era Andi Sudirman sangat baik. Bukan menumpuk utang, justru komitmen untuk menguranginya.
“Seperti utang triliunan yang dipinjam untuk pemulihan ekonomi saat pandemi. Utang itu saat Andi Sudirman jadi Plt Gubernur dan Gubernur dibayar setiap tahun berdasarkan time schadule disepakati. Makanya saat itu diperketat penganggaran,” jelas Irwan, Ahad (8/9/2024).
Bahkan, menurut Guru Besar Bidang Ilmu Audit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas itu, meski harus membayar utang yang nilainya cukup fantastis, semua program yang masuk pada Rencana Strategis (Restra) Lima Tahun Pemprov Sulsel tetap jalan. Fokusnya pada peningkatan eknomi rakyat, menurunkan angka pengangguran, serta menggenjot beberapa sektor seperti pertanian, dan lainnya.
“Terbukti utang tersebut pada saat beliau tidak menjabat tinggal sedikit dan kalau tidak salah sudah dilunasi pada anggaran perubahan 2023 lalu. Dan saya kira, utang itu kan timbul akibat program pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19, jadi sah-sah saja,” bebernya.
Dalam meningkat perekonomian pasca pandemi, Prof Arifuddin melihat Andi Sudirman telah membuktikan kinerjanya. Banyak program yang dijalankan memberikan multi efek perekonomian yang begitu luar biasa.
“Misalnya pertumbuhan ekonomi Sulsel salah satu terbaik bahkan sempat melebihi nasional, angka pengangguran konsisten berkurang, juga angka gini ratio, dan sebagainya,” pungkas dia.
Terpisah, Juru Bicara Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), Muhammad Ramli Rahim menyesalkan semua bentuk kampanye hitam yang entah siapa membuatnya. Meski begitu, ia yakin masyarakat Sulsel sudah cerdas dalam mengonsumsi informasi.
“Soal utang itu saya kira sudah lama dijelaskan, bahwa itu tidak benar. Saya yakin masyarakat juga sudah mengetahuinya,” ucapnya.(*)
