VIRAL, MAKASSAR – Calon Gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto (Danny) mengumpulkan ketua RT dan RW se-Kota Makassar di kawasan Tokka Tena Rata, Kabupaten Maros, Minggu (27/10/2024). Mobilisasi Ketua RT-RW ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika pemerintahan.
“Saya kira ini sudah menabrak etika pemerintahan. Danny tidak punya wewenang mengumpulkan RT dan RW karena statusnya saat ini cuti di luar tanggungan negara,” jelas aktivis yang juga Direktur Laksus, Muhammad Ansar.
Menurut Ansar, langkah politik Danny terkesan tidak menghormati norma yang ada. Seharusnya kata Ansar, Danny tidak boleh mengintervensi Ketua RT dan RW, karena saat ini pemerintahan Kota Makassar ada di bawah kendali pjs wali kota.
“Danny sudah melangkahi wewenang pjs wali kota. Dia sudah melanggar norma. Ini tidak sehat bagi pemerintahan dan demokrasi kita,” ketus Ansar.
Menyikapi hal ini, Ansar menyarankan dua hal. Pertama, Danny harus meminta maaf kepada pjs wali kota.
“Ini harus ya. Harus minta maaf. Danny terkesan tidak menghargai pjs wali kota. Padahal pjs wali kota diangkat secara konstitusional. Dan Danny tidak punya domain mengendalikan lagi RT dan RW selama dia masih berstatus cuti,” terang Ansar.
Kedua, pjs wali kota harus memeriksa semua ketua RT dan RW yang hadir di Tokka.
“Kalau perlu jatuhkan sanksi. Pjs punya wewenang memberi sanksi kepada RT dan RW yang tidak patuh pada etika. Bahkan menurut saya bisa sampai dinonaktifkan,” ucapnya.
Ansar mengaku sangat menyesalkan sikap Danny. Seharusnya kata dia, Danny menunjukkan kedewasaan berpolitik.
“Jangan karena kepentingan politik, etika ditabrak. Apalagi istri Pak Danny kan juga maju di Pilwalkot Makassar, jadi jelas kepentingannya. Saya rasa harus ada sikap tegas dari pjs wali kota terhadap RT dan RW ini,” papar Ansar.
Ansar juga mengharapkan ada langkah-langkah administratif dari Pj Sekda Makassar. Kata Ansar, Pj Sekda mesti mengklarifikasi camat dan lurah atas insiden ini.
“Camat dan lurah kecolongan. Jadi harus ditelusuri itu. Apakah ini tanpa sepengetahuan camat dan lurah. Atau sebaliknya. Jangan-jangan camat lurah justru yang memobilisasi mereka,” ketus Ansar.
Ansar menyebut, Pj Sekda sebagai pengawas internal ASN sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam.
“Sebab hemat kami tidak mungkin RT dan RW dimobilisasi langsung oleh Danny. Pasti ada kaki tangan Danny di internal pemkot yang bekerja,” imbuh Ansar.
Selain Ketua RT dan RW, pertemuan ini juga dihadiri tenaga kontrak Laskar Pelangi. Kehadiran Laskar Pelangi menurut Ansar, jelas sebuah skenario untuk meraup kantong elektoral bagi Danny dan istrinya, Indira Yusuf Ismail yang maju sebagai Cawalkot Makassar.
“Jadi memang ada gerakan masif dari Danny untuk menggerakkan gerbong ASN dan Laskar Pelangi di pemkot. Nah itukan jelas sebagai bentuk kegiatan politik praktis yang membahayakan posisi ASN,” jelas Ansar.
